Batam Sudah Bebas Bea Masuk

05 April 2018  |  17:33 WIB
Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA — Melalui sinergi DJP dan DJBC pemerintah merancang tiga program guna meningkatkan kemudahan layanan terhadap pengguna jasa yaitu Program Joint Endorsement, dan Program Joint Assistance antara DJP-DJBC, serta Program Implementasi Free Trade Zone (FTZ) di Kawasan Bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan untuk program Joint Endorsement antara DJP dan DJBC diimplementasikan melalui penguatan pengawasan atas layanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam. Hal ini juga akan memungkinkan bea masuk Batam menjadi bebas.

Budi mengemukakan alasan dikeluarkannya kebijakan ini karena di Batam belum termasuk yang dapat menikmati FTA .

"Ini bukan FTZ ya, tapi yang FTA. Kira-kira gini, kalau kita impor dari Malaysia, itu kita boleh menikmati pembebasan karena Malaysia dan Idalam FTA alias Free Trade Agreement bukan FTZ alias Free Trade Zone. Jadi, barang dari Malaysia kalau dibawa ke Indonesia itu bebas bea masuk atau diberi keringanan bea masuk pun sebaliknya," katanya, Rabu (4/4/2018).

Heru mengemukakan secara umum gambaran teknis yang akan dilakukan semisal barang dari Malaysia tadi harus diolah di Batam, kemudian lanjut dimasukkan ke Jakarta, maka FTA dari Malaysia ke Jakarta tidak bisa dinikmati karena kekosongan hukum. "Nah, dengan penegasan ini maka pengusaha Batam bisa berlega karena tidak kena bea masuk."

Adapun, program Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah menapaki tahun kedua. Berbagai capaian positif telah diraih sepanjang 2017. Program reformasi secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap DJP dan DJBC serta mewujudkan institusi yang kredibel dan akuntabel.

Streaming Now

BC TV
Loading the player ...
BC Radio